Dibiayai APBD, Calon Kades Jangan Dibebankan Dana Partisipasi


Keberadaan Panitia 11 disetiap desa  dari total 177 desa yang menggelar pilkades serentak 2021 harus transparan dalam mengelola dan menggunakan anggaran Pilkades.

"Jangan berani mark up atau penyimpangan anggaran  resikonya  bakal berhadapan dengan hukum " kata ketua Karawang Monotorung Group (KMG)  Imron Rosadi S.ag  kepada Nasionalita, Selasa (23/2/2021). 

Menurut Imron  pilkades serentak 177 desa se kabupaten Karawang sudah dibiayai oleh APBD Karawang tahun anggaran 202. Sehingga harus dimanfaatkan dengan baik dan benar.

"Jangan coba-coba karena setiap panitia biayanya sudah di anggarkan kendati besarannya bervariasi  seperti contohnya Pilkades  Desa Cimahi Kecamatan Klari Capai Rp 151.800.000  juta  yang didalamnya tertera  untuk biaya tenda .Rp 1.800.000 honor KPPS  Rp 400.000 pamsung. RP 200.00 dan kebutuhan lainnya. Sehingga panitia harus transparan dalam mengelola dan menggunakan dana Pilkades yang bersumber dari APBD Karawang 2021 Pemda kabupaten Karawang alokasikan dana APBD tahun 2021 sebesar Rp 24 Miliar  guna mengcover pelaksanaan pilkades 177  desa sekabupaten Karawang " jelasnya.   

Dikatakan, saat ini 577 balon sedang melaksabakan tahapan  tes tertulis  l di sejumlah lokasi yang telah ditentukan DPMD. Sedangkan tanggal 26 Pebruari 2021  para balon yang lolos jadi calon akan mendapatkan nomor urut  yang digelar panitia 11 masing masing desa.

"Jadi kami ingatkan agar panitia 11 dapat menjalankan tugasnya  sesuai perbub Nomir 4 tahun 2021  dan permendagri no 72  tahun 2020 tentang prokes  dan  menghindari penyalahgunaan anggaran piikades dalam bentuk apapun karena jika terbukti akan berhadapan dengan penegak hukum,"pungkas Imron. (Teguh)