Penegak Hukum Diminta Pencegahan Penyelewengan Dana Pilkades


Wakil Ketua Komisi I DPRD Karawang  Danu Hamidi, meminta agar  Kejaksaan dan Polisi segera bertindak  dan melakukan pencegahan apabila ada dugaan penyelewengan dana pilkades serentak 2021.

Baik dilakukan  panitia 11 maupun pihak DPMD karena Pemkab Karawang dengan DPRD sudah berupaya mengalokasikan dana sebesar Rp 24 miliar untuk membiayai pilkades serentak 177 desa se-Kabupaten Karawang."Saya sepakat dengan Ketua Karawang Monitoring Group Imron Rosadi yang menyoroti 177 desa yang menggelar  Pilkades termasuk desa Sukaluyu Teluk Jambe Timur, bila ada penyelewengan kita sepakat menyeret  pelakunya  ke APH (aparat penegak hukum),"tegasnya.

Menurutnya sejumlah tahapan seleksi balon  pilkades  sedang  dilakukan  DPMD tanggal 26 Februari 2021. Panitia 11 akan mengundi nomor urut calon secara serentak di 177 desa yang selanjutnya mengikuti tahapan selanjutnya. "Sehingga butuh perhatian aparat hukum agar dana pilkades dipergunakan sesuai peruntukannya   dan diharapkan adanya keseriusan di dalam proses pelaksanaan Pilkades serentak ini, terutama kami berpesan kepada panitia 11 dalam pelaksanaannya jangan sampai terjadi permasalahan yang lbisa menimbulkan gejolak,dan hukum,"ungkapnya 

Dikatakan DPMD dan Panitia 11  dalam proses penggunaan anggaran harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. "Karena kebutuhannya telah kami hitung bersama antara lkomisi I DPRD dengan pemerintah daerah untuk setiap TPS itu sebesar Rp1.510.000 Kemudian untuk honor panitia sebesar Rp 400.000, untuk Pamsung, Rp200.000 dan untuk para pemilih kami anggarkan Rp7.500 sehingga total yang sudah disepakati dengan Pemkab Karawang dan DPRD seluruhnya mencapai  sebesar RP 24 milyar,"katanya

Begitu juga  dalam proses pelaksanaan pilkades di 177 desa nanti diharapkan berjalan aman dan lancar serta jurdil dan  tidak ada hal yang tidak diinginkan demi sukses nya pilkades serentak di kabupaten Karawang pada 21 Maret 2021,"pungkas Danu. (Teguh)