Pengangkatan Plt. Dirut RSUD Dinilai Sah dan Tidak Melanggar Hukum


Keluarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 821.24/Kep.3015/BKPSDM/2021, tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang dinilai telah sesuai dengan aturan yuridis dan peraturan yang berlaku.

Managing partner Kantor Hukum Aria Mandalika Hendra Supriatna memberikan tangggpannya, bahwa perlu harus di ketahui dalam aturan menegas kan Jabatan struktural pada instansi pemerintah hanya dapat diduduki oleh PNS dan tidak dapat dirangkap dari jabatan struktural lainnya. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 43  Tahun1999, pada dasarnya PNS yang telah diangkat dalam jabatan struktural tidak dapat merangkap dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional.

"Karna jelas saat ini  dr. Fitra Hergyana tidak merangkap jabatan maka menurut saya tuduhan adanya kolusi dan penyalah gunaan wewenang tidak berdasar."ucapnya, Selasa (08/06/2021) siang via Wahatapps pada Nasionalita.

"Bahwa politikal will bupati  harusnya di sambut baik oleh masyarakat dan semua pihakOleh karena itu kegiatan pengangkatan dalam jabatan struktural bupati mengambil semangat “The right man on the right place” Untuk mendukung proses rekrutmen pejabat struktural, sebenarnya faktor kompentensi menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Kompetensi seorang PNS terlihat melalui pengetahuan, ketrampilan dan motivasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga pegawai negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secaraprofesional, efektif dan efisien. Menurut kami dr fitra  dari Pendidikan sudah memenuhi syarat,"katanya 

Lanjut Hendra, pihaknya menilai  dokter Fitra memiliki ketrampilan, kecerdasan, produktif, kreatif dan inovatif Fenomena saat ini antara lain rasa tidak senang dengan pejabat yang diangkat karena merasa pengangkatan tersebut tidak adil. Rasa tidak senang ini sering kali berakibat pada menurunnya tingkat kerjasama dengan pejabat yang bersangkutan sehingga akhirnya pekerjaan. 

"Yang menjadi tanggungjawab bersama antara pegawai dengan pejabat lain menjadi kurang baik hasilnya karena keputasan dari seorang pemimpin manapun harus di patuhi."tegasnya. 

'Maka seorang dokter fitra akan mematuhi dari keputusan seorang pemimpin maka untuk kita dukung kinerja dokter fitri bukan mengkritik dulu tapi berikan solusi dan masukan sehingga pelayan RUSD lebih baik,"ujarnya 

Maryadi SH menambahkan pengangkatan tersebut (Plt Dirut RSUD) sah dan tidak melangar hukum maka kawal  kinerjanya berikan kritik dan saran yang baik.

Sementara, polemik penunjukkan Fitra Hergyana sebagai Plt Direktur RSUD Kabupaten Karawang masih saja terus bergulir. Hingga adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang terhadap bupati dan jajarannya terkait polemik pengangkatan dr. Fitra Hergyana menjadi Plt Dirut RSUD  tersebut.(Teguh)