Praktisi Hukum Minta Segera Tutup dan Adili PT. Pindo Delli 2


Praktisi Hukum Aria Mandalika, Satria menilai peristiwa kebocoran gas coustic soda PT. Pindo Delli 2 merupakan kejahatan pencemaran lingkungan. Sebab, dampak yang ditimbulkan atas peristiwa itu  menyebabkan puluhan warga  mengalami keracunan parah atas cemaran gas yang terbawa oleh udara dari pusat kebocoran. 

“ini merupakan peristiwa kejahatan pecemaran lingkungan atas terjadinya kebocoran gas yang mengakibtakan ratusan masayarakat setempat menjadi korbannya,”ujarnya. 

Satria menduga PT Pindo Delli 2 tidak mampu melakukan deteksi dini diareal kerja hingga terjadi peristiwa kebocoran gas yang cukup besar. 

“Perusahaan tidak mampu melakukan deteksi dini atas kebocoran yang terjadi saat ini  bahkan telah terjadi kelalaian,”ucapnya 

Menurut Satria pihak PT. Pindo Dellu 2 sudah melanngar Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan  bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (rechtdelicten), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran.

Pasal 98 ayat (1) UUPPLH Th 2009 mengatur Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

"Kami menuntut agar ditutup dan akan melaporkan ke pihak berwajib karena sudah dua kali kejadian tersebut tidak ada tindakan hukum dari tim terpadu penegakan lingkungan hidup." pungkas satria. (Teguh)