Somasi Tidak Direspon Palomak Artha Mas, Kantor Hukum Arya Mandalika Ambil Langkah Hukum


Koperasi simpan pinjam Palomak Artha Mas di duga telah merugikan nasabahnya,  karena salah satu konsumen nasabahnya Tiara Ayu Puspita Abidin Binti Zainal Abidin menganggap telah dirugikan dengan meminjam uang dikoperasi tersebut.

Sehingga dirinya membuat surat kuasa pada kantor hukum arya mandalika tanggal 10 September 2021 untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. 

Melalui kuasa hukumnya Alexander Dimas Parera, SH mengatakan bahwa kliennnya meminjam uang di koperasi simpan pinjam palomak sebesar Rp 5 juta namun hanya keterima Rp 1 juta dan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan diluar dugaan kliennya. Maka dari itu agar persoalanya menjadi jelas, saya selaku kuasa hukumnya melayangkan somasi ke 1 pada tanggal 17 September, akan tetapi selama tiga hari waktu yang ditetapkan pihak Palomak tidak ada tanggapan atau jawaban. Kemudian kami layangkan somasi ke 2 pada tanggal 20 Septemver 2021, tetap saja pihak Palomak Artha Mas masih belum ada respon,"ujar pariera,  pada Nasionalita Selasa (28/09/2021) dikantor Hukum Arya Mandalika. 

"Somasi ke 1 dan Ke 2 sudah kami layangkan tapi belum ada itikad baik serta respon dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Palomak Artha Mas, maka kami akan menempuh jalur hukum," ujar parera, pada Nasionalita Selasa (28/09/2021) dikantor Hukum Arya Mandalika.

Ditempat yang sama Alexander Dimas Parera, SH akan mengambil langkah hukum bila tidak respon maupun tudak ada tikad baik, dengan melaporkan terkait tidak memiliki izin koperasi simpan pinjam dari Bank Indonesia (BI)  kepada ApH dan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang untuk menutup kegiatan koperasi simpan pinjam Palomak Artga Mas. 

Pasal yang disangkakan, Pasal 46 ayat (1) UU No. 10/1998, merumuskan sebagai berikut, "Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar”

ditambah, sampai berapa besar "bunga yang diperjanjikan" tidak disebutkan, hanya dikatakan: asal tidak dilarang oleh undang-undang. Pembatasan bunga yang terlampau tinggi hanya dikenal dalam bentuk "Woeker-ordonantie 1938", yang dimuat dalam Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya (Prof. R. Subekti, S.H., Aneka Perjanjian, hal. 1985: 130).

perlu pula dipahami bahwa sejak berlakunya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 maka Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertugas mengatur dan mengawasi bank. Sehingga tidak tepat kalau Pemerintah dikatakan sebagai pihak yang menetapkan besarnya suku bunga bank.

Maka lain itu kami akn menulis surat pengaduan kepada bank indonesia,"tutupnya. (Teguh)