Warga Terdampak Proyek Tol Japek II "Kemah" Di Depan Kantor Bupati Karawang


Pembangunan Jalan Tol Jakarta -Cikampek (Japek 2) kembali menuai polemik di masyarakat Karawang khususnya warga Citaman.  Dikarenakan, pembelian lahan yang diperuntukan proyek strategis nasional itu dinilai terlalu murah, akibatnya sejumlah warga Desa Citaman Kecamatan Pangkalan yang didominasi emak-emak kembali mendatangi kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang, untuk meminta difasilitasi menuntut keadilan kesesuaian harga, Rabu (15/9/2021).

Meluapkan kekecewaannya, kemudian warga datangi kantor Bupati dan Wakil Bupati Karawang untuk mengadu, namun tidak ada dikarenakan hari ini kedatangan tamu Presiden RI Jokowi ke Karawang.

Saat ditemui oleh pihak media, Sidiq Somantri sebagai KorLap Aksi ini mengatakan aksi ini sebagai kritik untuk Pemkab Karawang di hari ulang tahun Karawang. Dimana hari ini kami tidak bisa bertemu Bupati Cellica kami akan terus tunggu disini dan kami sudah siapkan alat masak, tenda dan sebagainya untuk menginap di sekitaran area Pemda Karawang.

Lanjut Sidiq  menjelaskan, yang terdampak ini ada 62 KK 80 bidang. Kami sudah diberi harga oleh KJPP yang ditunjuk oleh PUPR namun harganya sangat rendah dibawah harga pasaran. Ini belum lagi harga diluar trase yang tertabrak ada lonjakan harga. “Sekali lagi di aksi ini kami menuntut harga yang diberikan sesuai dengan harga pasaran,” tegasnya.

Selain itu ia pun sudah berkali-kali kirim surat DPR, MPR, MENKOPOLHUKAM, Ombusman, KOMNASHAM dan sudah surati juga RI 1 responnya hanya mengakomodir saja tetapi tidak ada keputusan kongkrit. “Ini proyeknya bagus, tetapi jangan sampai kami masyarakat kecil yang menjadi korbannya, sampai kapan pun kami tidak akan ridho kalau sampai pemerintah memaksa tanah itu dijadikan untuk jalan tol,” ujarnya.

Dalam pertemuan penutupnya kepada media ia mengatakan, Dari awal mulai sosialisasi sampai ke tahap putusan harga dan terakhir eksekusi kalau pemerintah masih memaksa kami tidak akan tinggal diam. Saya bukannya mau mengancam, tetapi ini berbicara menuntut tanggung jawab pemerintah terhadap nasib rakyatnya. Aksi ini murni dari hati nurani masyarakat, tidak ditunggangi oleh PARPOL maupun LSM manapun," tutupnya. (Teguh)