HAMI Karawang Minta Kawasan Industri Bangun Sinergitaa Dengan Polres Karawang


Himpunan Advokat Muda Indonesia DPC Karawang melalui Ketua nya Jasman Safputra menganggap bahwa selama ini Kawasan Industri di kabupaten Karawang belum mampu menjaga keamanan dan kenyamanan perusahan-perusahaan yang berada dikawasan industri tersebut. Maraknya demonstrasi, kerusuhan, perebutan limbah, proyek dan lain sebagainya tentunya menciptakan kehkawatiran bagi investor dan masyarakat sekitar.

“Selama ini perusahaan-perusahaan yang berada dikawasan-kawasan industri kabupaten karawang, khususnya KIIC selalu dihantui oleh ketakutan akan adanya gejolak-gejolak demonstrasi dan kerusuhan yang mengganggu sirkulasi Produksi, pihak pengelola Kawasan Industri harus juga terlibat aktif dalam menjaga iklim investasi yang aman dikabupaten Karawang” Ungkap Jasman pada Nasionalita, Rabu (13/10/2021).

Ketua HAMI Karawang pun menyampaikan bahwa penyampaian pendapat adalah suatu hak yang dijamin oleh Undang-Undang yakni tertuang pada pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 serta oleh undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Namun hak tersebut dibatasi pula oleh peraturan perundang-undangan yang lain, dan pembatasan tersebut terkait dengan kepentingan negara, salah satu cotohnya adalah penyampaian pendapat yang dilakukan di Objek Vital Nasional (OVNI) tidak dapat dilakukan karena hal tersebut memungkinkan untuk mengganggu stabilitas dan kepentingan ekonomi Negara.

“Dalam beberapa peraturan hukum, yakni pada KEPRES RI Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Objek Vital Nasional j.o Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Pada pasal 9 ayat (2) Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum diatur tentang pengecualian terhadap penyampaian pendapat di Objek-objek Vital Nasional sebagaimana yang atur dalam huruf (b) UU tersebut” jelasnya. 

Selanjutnya, penyampaian pendapat dimuka umum memiliki aturan/prosedur yang harus dipenuhi, melalui keputusan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Pengamamanan Perkara Penyampaian Pendapat dimuka Umum yang tertuang dalam pasal 10 huruf b dilarang untuk menyampaikan pendapat di objek vital nasional (OVNI) dalam radius kurang dari 500 m dari pagar luar.

“Sebetulnya aturan hukumnya sudah cukup jelas dan kuat, namun entah hal apa yang menyebabkan pengelola Kawasan industry setengah hati bersinergi dengan aparat keamanan, padahal demi terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi bagi masyarakat Karawang perlu kiranya ada konsep bersama antara Pengelola Kawasan Industri, Pemerintah Kabupaten Karawang dan Kepolisian Resort Karawang untuk membangun pondasi keamanan dan kenyamanan bagi Investor-investor dikarawang.” Tegas Jasman Safputra. (Teguh)