LBH LSM NKRI Adukan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Adira Finance Karawang Ke Kapolri


Akibat penarikan kendaraan satu unit mobil milik anggota Laskar NKRI yang diduga dilakukan debtcollector leasing Adira Finance dengan kekerasan pada tanggal 16 September 2021, sehingga menyebabkan digeruduknya kantor leasing Adira Finance oleh anggota LSM NKRi berbuntut panjang. 

Terkait itu, Lembaga Bantuan Hukum LSM NKRI Alexander Dimas Parera,  SH menyatakan melakukan upaya hukum mengadukan dugaan tindak pidana kekerasan ke Kapolri Republik Indonesia dengan melaporkan saudara Sofyan selaku head Collector Leasing Adira Finance yang memerintahkan syafei selaku debtcollector lapangan untuk melakukan penganiyaan penarikan unit mobil kendaraan saudara jaya kusuma merek Sedan Toyota Lino nopol T 1278 HM milik LSM NKRI.

"Saudara Syafei dan kawannya yang berasal dari leasing adira finance mendatangi DPP Laskar NKRI dengan beberapa orang debtcollector dan melakukan penarikan dengan penganiyaan." ujar dimas pada Nasionalita, Jumat (15/10/2021) sore. 

Masih ditempat yang sama Dimas, menambahkan bahwa saudara syafei selaku debtcollector dari Adira Finance beserta komplotannya secara membabi buta menyerang anggota LSM NKRI menggunakan senjata tajam dan melakukan perampasan satu unit sepeda motor yang terpakir di DPP LSM NKRI."ungkapnya. 

Lanjut Dimas, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU_XIX/2021 halaman 83, adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahaan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi  dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan kreditur itu sendiri."

Sehingga perbuatan Sofyan tersebut tidak sesuai dengan putusan MK Nomor 2/PUU/-XIX/2021 karena debitur tidak sepakat dengan penarikan objek fidusia oleh kreditir,  dan justru perbuatan Sofyan tersebut dapat diduga merupakan tindak pidana kekerasan dan/atau penganiyaan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat 11 KUHP. 

"Sedangkan berdasarkan Pasal 3 ayat 3 khususnya huruf c Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak kepolisian yang menerima lapiran atau pengaduan ditugaskan agar memberikan pelayanan yang optimal bagi warga masyarakat yang melakukan pelaporan atau pengaduan kepada POLRI." pungkas Dimas. (Teguh)