DPR RI Akan Pertemukan PPATK, Menkeu, dan Menko Polhukam Terkait Transaksi Rp349 Triliun

NASIONALITA - Terkait isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kemenkeu, semua pihak akan diklarifikasi.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK pada hari Selasa, 21 Maret 2023.

Rapat Komisi III akan berlanjut dengan memanggil Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan PPATK.

Baca Juga: Elon Musk Mendesak Pemerintah AS untuk Memberi Jaminan Simpanan Uang Pelanggan di Bank

Rapat terdebut akan mempertemukan tiga pihak yang berkaitan, guna membuka informasi yang seterang-terangnya kepada publik tentang isu transaksi keuangan mencurigakan Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Sahroni mengungkapkan, pemanggilan dilakukan setelah pihaknya mendapat klarifikasi isu tersebut dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.

Undangan tersebut dalam kapasitasnya sebagai pengurus Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemberantasan Pencucian Uang (TPPU).

Baca Juga: Rusia Siap Mengirimkan Biji-bijian Gandum Gratis ke Seluruh Negara Miskin di Afrika

"Jadi saran teman-teman Komisi III mengundang Bu Menkeu rapat pada tanggal 29 Maret. Jadi tiga tuh, ada Pak Ivan, Bu Menkeu, ada Pak Menko yang tiga-tiganya adalah berstatus Komite Nasional TPPU," ungkap Sahroni.

Dalam kesempatan rapat Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa mempertanyakan soal tingkah laku pegawai pajak, apakah benar pegawai yang seperti Alun itu sudah jamak terjadi.

"Dalam konteks kebocoran ini, apa memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau ada tikus seperti Alun, Alun (Rafael Alun Trisambodo)?" tanya Desmond.***